pasal pengrusakan tanaman. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan. pasal pengrusakan tanaman

b. Bagi pelaku pengrusakan barang tersebut menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 406 KUHP yang mengancam terdakwa dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Penghinaan. Dasar hukum Permentan 22 tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Pengertian Pengrusakan Hutan Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2013. Pengrusakan barang orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum yait u diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 000. Pasal 6 : Cukup jelas. TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah,. Pengadilan Pajak. Berbeda dengan unsur pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP mengatur unsur kesengajaan yang berbeda arti yakni kesengajaan disini diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Saksi no 59 tahun 1991 letaknya Dusun BandaDua Desa Alue Liem Kec. Tritunggal Sentra Buana;- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan tanaman kelapa sawit tersebut dari sejak tanggal 29 Nopember 2016 dari Saksi HASAN, setelah itu Saksi menyuruh Saksi HASAN untuk melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan isntruksi dari atasan agar dilaporkan ke Polisi dan pada tanggal 1 Desember 2016 kejadian tersebut. 2. Pasal 200 KUHP terdiri dari 3 ayat. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. pertanian tanaman pangan; q. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 2. TUGAS HUKUM PIDANA KHUSUS. Pada Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan (Lewoema, 2008). Pasal 1 angka 9 Peraturan pemerintah Nomor RI Nomor 42 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Pasal 82 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan kemudian menjatuhkan pidana selama6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlahRp500. Putus : 19-04-2016 — Upload : 10-11-2016. Ketentuan Pasal 45B UU 19/2016 ini menerangkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam RUU, gangguan terhadap pemakaman dan jenazah diatur empat pasal, yakni Pasal 312-315. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan. Kerugian lain yang dapat dinilai. Diberi Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 3 Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Pasal 170 KUHP dapat dikenakan jika ada tindak. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU. 7. PENGAWASAN. Berikut adalah Pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan: Undang Undang No. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan. PeraturanPasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pasal 406 KUHP: 1. 320/d/11/2011 tentang jenis tanaman hortikultura. a. 3 Selanjutnya pada UU Paten yang baru (UU NO. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, lihat di sini. Kebijakan Hukum dalam mengatasi penggarapan liar ini ada dua pendekatan penal dan non penal, Pendekatan penal menyelesaikan. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja. (1)Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. . Pasal 367 KUHP, yaitu pengrusakan ini merupakan delik aduan. PeraturanJALURNEWS. Ulasan Lengkap. Hutan Lindung berupa: 1. dan Dr. Bagaimana pengaturan tindak pidana tindakan kekerasan dengan tenaga besamaDasar Hukum. Jenis tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu 51/1960 merupakan tindak pidana Pelanggaran bukan Kejahatan. 2. 1. Demikian pula pasal 201 KUHP, memuat 3 ayat. [1] Berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak. Pasal 12 . Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043); PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan dan penghancuran benda dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Buku II KUH Pidana, BAB V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang. Yang diatur oleh Pasal 551 KUHP adalah apabila seseorang tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang dipasang papan larangan atau tanda bahwa dilarang masuk oleh orang yang berhak atas tanah tersebut. Pengadilan Pajak. Bila dicermati lebih jauh ternyata UU Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi). Bagian Kedua Persyaratan Penamaan Varietas Tanaman Pasal 4 (1) Pemberian nama Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. Pasal 2 Sistem budidaya tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari, danPada dasarnya, setiap tindakan perusakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU. Selain itu, frasa “dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 juga mengandung ketidakpastian hukum. [3] Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012. [3] Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012. Dalam penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat di KUHP, antara lain : Pasal Pengancaman. Dakwaan Pertama : Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UU No. Tanaman Perkebunan; dan 3. Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain. Meta Keywords: pasal pengrusakan tanaman, kejahatan lingkungan, sanksi,. Adapun beberapa penyebab yang kurang umum adalah infeksi bakteri atau virus, penuaan, atau defisiensi nutrisi. 3. Pengrusakan barang yang dapat dipidana tak hanya berlaku terhadap benda mahal. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum. Pasal 2 Pengaturan Perbenihan tanaman bertujuan: a. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 548-549 KUHP. Pidana unggas dan ternak yang dibiarkan merusak kebun (Pasal 277-278) Isi Pasal 277 yang dihapus dari RKUHP adalah: " Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi. Pasal 406 KUHP tentang Tindak Pidana Pengrusakan, yang dapat diterapkan jika prank yang dilakukan mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada fasilitas umum atau properti milik orang lain. Brief Answer: Untuk dapat dikenakan pasal pemidanaan “pengrusakan barang”, salah satu unsur esensialnya ialah pohon atau tanaman yang dirusak secara melawan hukum tanpa izin dari pemilik / penanamnya, ialah pohon atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis ataupun tanaman produktif. , M. Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Pajak. Pasal 32 UU 2/2012. BAB I KETENTUAN UMUM. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan. Perbuatan memaksa/menerobos masuk dengan melawan hukum. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum, yang dalam kasus Anda berupa pembangunan pelebaran jalan, termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta. Perlindungan Tanaman Pasal 20 1. (2) Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui. Salah satu isinya adalah Pasal 406 KUHP Ayat 1 dan 2 tentang perusakan serta penghancuran barang beserta ancaman sanksi pidananya. 127. Ketentuan Pasal 406 KUHP (1) mengatur bahwa, “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan,. Pasal 170 ayat (1). Pasal 1576 KUHPerdata menyatakan; “Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. f. 2. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PP. Peradilan Tata Usaha Negara. Share. (2) Rencana budi daya Pertanian provinsi sebagaimana dimaksud. Daftar. Pengadilan Pajak. 6 Penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasalkonsultasi hukum tentang #hukum perusakan sambil refreshing melihat arsitektur museum de tjolomadoe (1080HD60)isi video tentang:hukum perusakan,hukum perusak. Sehingga timbul kekaburan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum karena berdampak pada hukum itu sendiri. Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan (Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang. B/2019/PNSgm sudah tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan alat bukti yaitu barang bukti berupa ; 10 (sepuluh) batang pohon bambu, 2 (dua). 1. membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Jika tanah yang diserobot oleh orang lain belum disertifikatkan oleh pemiliknya yang sah, sementara Penyerobot mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain (seperti : menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband), maka. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) telah. SISTEM BUDIDAYA TANAMAN. Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dasar Hukum Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran. Abstrak Kajian ini mengetahui dan menganalisis penegakan hukum. Menurut Pasal 53 ayat (2) UU PPLH, tindakan penanggulangan pencemaran yang bisa dilakukan, antara lain: pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan. Sebelumnya, kita simak bersama bunyi Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) khususnya ayat (1) tentang pengrusakan barang: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana. PeraturanMasih bersumber dari artikel yang sama, pelaku mutilasi dalam pembunuhan dapat dijerat dengan: Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang pembunuhan berencana; Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana; atau. 1. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pengrusakan Hutan. Katalog Produk. 2. jutaan spesies tanaman dan hewan yang ada di bumi. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk: a. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. id-Mencoret-coret barang (dalam hal ini mobil) milik orang lain yang dilakukan secara sendiri (tidak bersama-sama dengan orang lain) dalam hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana pengrusakan barang yang sanksi pidananya dapat kita temukan dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum. bahwa b erdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengaweta n Jeni s Tumbuha n da n Satw a , telah ditetapkan jenis. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bila tidak lebih dari Rp. Peraturan Perundang-undangan. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja. Satu suara dengan petani, nelayan juga menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan yang mencakup kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 00 WIB di perladanganjuma tengah Desa. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi" adalah infrastruktur yang terkait dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, transmisi, dan/ atau distribusi. (K. Dimana, para pelaku melakukan unjuk rasa disertai dengan aksi pengrusakan danpengrusakan fasilitas negara dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan pertanggungjawaban pidana dalam bentuk penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, sehingga para pihak yang terlibat dalam suatu amuk massa dengan lingkup tindak pidananya, akan dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Isi Bunyi dan Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana. com - Banyak tanaman hias dan tanaman yang dapat dimakan menampilkan bintik-bintik gelap yang tampak nekrotik pada daunnya. 320/12/2011 tentang tim penilai pendaftaran varietas hortikultura (tp2vh). b. Pasal. Sejumlah kalangan menilai, pasal di omnibus law menghilangkan kewajiban sebesar 30 persen kawasan hutan dalam izin. (3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan. 1. Obyek studi dalam penelitia n ini adalah mengenai implementasi pasal 170 KUHP tentang kejahatan ketertiban umum terhadap para pelaku pengrusakan atau kekerasan terhadap orang atau barang. Pengertian Pengrusakan Hutan Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2013. Penjelasan 23 hlm. tempat pembuangan akhir sampah. Salah satu pasal dari UU P3H yang secara gamblang melarang kegiatan perusakan hutan adalah Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Beberapa kebiasaan tersebut dapat membuat lapisan ozon semakin meningkat dan memberi dampak yang sangat besar. Diancam pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 406 KUHP sebagai tindak. tirto. 2. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999). kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai. B/2018/PN Smn)”, yang disusun sebagai salah satu syarat. Gambar. Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum UU 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan. UNDANG. Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018 JURNAL ILMU HUKUM ISSN : 2087-8591 120 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakanBerikut ini perincian pasal tindak pidana yang dihapus dari draf terbaru RKUHP versi 9 November 2022. KARAWANG, KOMPAS. LN 1992/46; TLN NO. Pasal untuk menjerat pelaku pengrusakan barang orang lain menjadi penting untuk diketahui dan dilakukan dengan. Ulasan Lengkap Azas Horizontal dalam Hukum Agraria . UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Sebagaimana dalam surah al-An'am ayat 108 dijelaskan bahwa dilarang untuk memaki. Pemborong pemberi hadiah tersebut terjerat Pasal 387 ayat (1) KUHP, Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, Pasal 12 huruf i UU 20/2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski demikian, ada kemungkinan bahwa pelaku pengrusakan juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar buka suara terkait kekawatiran ancaman kerusakan hutan setelah disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Sehingga apabila jumlah kerugian akibat perusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. Hp: 0813-2699-5614 Email: [email protected] itu Pasal Pengrusakan Tanaman? Pasal pengrusakan tanaman adalah ketentuan hukum yang menetapkan sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Pasal 7 : Ayat (1) Cukup jelas. 2. Pertimbangan lebih lanjut yang perlu untuk diketahui adalah bahwa dalam pasal ini secara. Nah, mari kita simak bagaimana sanksi pidana bagi pelaku yang merusak fasilitas milik umum sebagaiamana diatur dalam KUHP. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya ( UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan. BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Perusakan dan Penghancuran Barang Pasal 521. 6. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. Peraturanhari telah sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang pengrusakan fasilitas umum. Pasal 170. R. Ada beberapa dampak buruk akibat polusi udara, seperti meningkatnya karbon dioksida dan perubahan. sedangkan di dalam pasal 406 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyebutkan terhadap tindakan pengrusakan tanaman merupakan bentuk dari pelanggaran hukum sehingga dapat ditindaklanjuti. Singgih 0822 7222 2297. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 2021, No. Lalu bagaimana isi Pasal 385 KUHP dan. Adapun tiga unsur kesengajaan menurut Zainal (Sarjana Hukum) adalah: 1. B/2016/PN. tidak dapat melanjutkan ke tahap penyidikan terhadap laporan pengrusakan tanaman di atas tanah SPT (Surat Pernyataan Tanah). H. Sejumlah kalangan menilai, pasal di omnibus law menghilangkan kewajiban. Jadi,.